Lubuklinggau

Wawako Pimpin Rapat LPJ Dana Covid-19

17
0

 

loading...

LUBUKLINGGAU-PB-

Wakil Wali Kota Lubuklinggau H Sulaiman Kohar Lubuklinggau didampingi Sekda, HA Rahman Sani memimpin rapat mengenai pertanggungjawaban dana untuk penanganan Covid-19 di Kota Lubuklinggau.

Sejumlah Kepala OPD hadir dalam rapat itu, diantaranya Inspektur Inspektorat, BPKAD, Dinkes, Dirut RS Siti Aisyah, Disdagrin, Disnaker, Dishub, PU PR, Disperkim, Diskominfo, Damkar, Dinsos, Kabag Keuangan, Kabag Pemerintahan, Kabag Umum, Kabag Hukum, Kabag BPJ dan Kabag Kesra Lubuklinggau, di Op Room Dayang Torek (28/5/2020).

Dalam arahannya Wawako meminta agar dana penanganan Covid-19 dijalankan dengan benar. Laporkan dan pertanggungjawabkan. Mengenai dokumen barang dan jasa sampaikan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Menurut Wawako, secara umum pertanggunganjawaban seperti masalah APD dan alat kesehatan, Dinkes harus melaporkan berapa yang sudah terpakai dalam bentuk dokumen. Sedangkan Dishub, membuat dan melaporkan dokumentasi setiap kegiatan di posko perbatasan.

Begitu pula dengan RS. Bila mendapat bantuan harus dilaporkan, agar para auditor bisa menilai dengan baik. Posko Induk harus juga melaporkan secara detil dokumen hingga anggaran yang terpakai termasuk pembangunan rumah sehat di eks Kompi oleh Dinas Perkim.
Intinya sambung Wawako, semua dinas harus melaporkan setiap penggunaan anggaran berupa dokumen yang akan diperiksa oleh Inspektorat, sedangkan mengenai persoalan bangunan bersifat darurat harus segera dilakukan.Dokumen yang belum lengkap segera lengkapi.

“Saya berharap tim Inspektorat yang sudah dibentuk harus menyelusuri semua penerimaan, pengeluaran, penggunaan alat-alat kesehatan, buat berita acara dan hitung jurnalnya,” pintanya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Lubuklinggau, Imam Senen menyampaikan dari sisi anggaran telah disiapkan antisipasi Covid-19 yang bersumber dari APBD. Dan saat ini pihaknya masih mempelajari mengenai dana hibah dari pusat.

Sedangkan Inspektur Kota Lubuklinggau Badarrudin mengatakan sejak awal pihaknya selalu memantau dan mendampingi pengadaan barang dan jasa, setiap dinas harus melaporkan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.
Setiap hari inspektorat mengaudit data dengan cara membentuk team khusus audit yang dibentuk oleh Wali Kota Lubuklinggau.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Surya Darma menyampaikan Disperindag menggunakan dana Covid-19 paling besar akan tetapi dalam penggunaan pihaknya meminta pendampingan dari Polri, Kejari dan Inspektorat.
Para pendamping diarahkan menuju gudang distributor agar tahu berapa harga bahan pokok sebenarnya untuk dibagikan kepada penerima manfaat.

IAN RED

loading...