HUKUM

Pembungkaman Para Pengkritik Dengan Berbagai Macam Tuduhan Oleh Rezim Jokowi

22
0
JAKARTA, PB – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap eks Ketua BEM Universitas Cenderawasih, Ferry Kombo, tidak tepat. Tuntutan tindak pidana makar terhadap Ferry Kombo merupakan bagian dari kriminalisasi.

Menurut dia, Ferry Kombo sama sekali tidak terindikasi hendak melakukan makar. Pengertian makar dalam Kitab Undang-Undang H ukum Pidana (KUHP) adalah; pertama, perbuatan upaya membunuh presiden dan wakil presiden, sebagaimana tercamtum dalam pasal 104.

loading...

Kedua, memisahkan diri dari NKRI sebagian atau seluruh wilayah, termaktub dalam Pasal 106. Ketiga, menggulingkan penerintahan secara tidak sah atau Ilegal, tertulis dalam Pasal 107 KUHP.

Indonesia, kata dia, mengenal perebutan kekuasaan secara sah melalui pemilihan umum (Pemilu) atau impeachment (pemakzulan) terhadap presiden/wapres jika mereka melanggar hukum. Menurut dia, jika Ferry Kombo memenuhi unsur ketiga atau salah satu pasal makar, maka secara juridis bisa diproses.

“Tetapi jika hanya menyatakan pendapatnya tentang pengelolaan sebuah negara itu bukan makar, dalam konteks negara hukum demokrasi itu termasuk kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapat. Jadi konyol jika terhadap orang yang kritis dilakukan penuntutan, itu namanya kriminalisasi oleh rezim yang paranoid,” kata Fickar kepada Indonesiainside.id, Senin (8/6).

Kebebasan berekspresi diatur dijamin Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD)1945. Menurut Fickar, Ferry Kombo hanya menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga tidak tepat jika didakwa dengan pasal makar.

“Ya, karena itu hanya aspirasi yang juga bisa diperjuangkan secara legal melalui parlemen. Demikian juga belum ada perbuatan percobaannya terhadap pemisahan wilayah. Jadi itu hanya aspirasi,” ucap Fickar.

Sebelumnya, Sebelumnya, Ferry Kombo didakwa pasal makar dengan tuntutan 10 tahun penjara. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Ferry dan enam tahanan politik Papua lainnya dengan hukuman bervariasi.

Ketua BEM universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Alex Gobay dituntut 10 tahun penjara, Hengky Hilapok dituntut 5 tahun penjara, Irwanus Urobmabin dituntut 5 tahun penjara. Kemudian, Wakil Ketua II badan Legislatif United Liberation Movement for West papua (ULMWP) Buchtar Tabuni dituntut 17 tahun penjara, Ketua KNPB Mimika Steven Itlay dituntut 15 tahun penjara, dan Ketua Umum Komite Nasional Papua barat (KNPB) Agus Kossay dituntut 15 tahun.

Ferry dan keenam rekannya itu kini dititipkan di Rumah Tahanan Klas II B Balikpapan, Kalimantan Timur dengan alasan keamanan. Mereka menjalani proses peradilan dengan berkas yang berbeda satu sama lain di Pengadilan Negeri Balikpapan sejak januari 2020 lalu. 

 

Sumber Indonesia inside/red

loading...