Ekonomi

Miris!! Dibalik Kelangkaan APD, Tim Gabungan Ini Malah Ekspor APD ke Korsel

19
0

Jakarta, PB – Tim Gabungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan Bea-Cukai, membantah, membantah, lolos, 1,2 juta unit alat perlindungan diri ( APD ) dari Kawasan Berikat Bogor ke Korea Selatan melalui pintu Tanjung Priok dan Bandara Internasional Soekarno- Hatta. Menurut tim, ekspor tersebut telah sesuai dengan prosedur lantaran telah diperoleh izin dari Kementerian Perdagangan.

loading...

“Pengaturan (ekspor) dengan pihak Korea Selatan berjalan dengan baik sesuai kesepakatan, bahkan melampaui kesepakatan 50:50,” seperti yang dikutip dari penjelasan Tim Gabungan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan Bea-Cukai yang telah mendukung Ketua Gugus Tugas Letjen Doni Monardo untuk Tempo , Rabu, 8 April 2020.

Berdasarkan catatan tim yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, APD sebesar 1,2 juta unit akan dibagi menjadi dua. Sebanyak 626 ribu unit dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri dan 415 ribu lainnya dialokasikan ke Korea Selatan.

Tim Gabungan menjelaskan itu sebelumnya, Korea Selatan dan Indonesia telah membuktikan bekerja sama. Kesepakatan itu mengizinkan Korea Selatan memasok bahan baku pembuatan APD ke Indonesia untuk pembuatan 1.145.000 unit APD.

Dari kerja sama itu, Indonesia memberikan imbal untuk diminta sebanyak 50 persen dari total persetujuan produksi. Ihwal ada dugaan pemalsuan kode HS, tim disetujui seluruh pengusulan izin ekspor dilakukan secara online. Dalam prosesnya, Ditjen Bea dan Cukai melakukan penelitian dan mengkoreksi ketidaksesuaian kode itu.

“Dapat dipastikan ekspor yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan termasuk penggunaan HS yang sesuai dengan fisik barang yang ditawarkan,” seperti dikutip dari penjelasan Tim Gabungan tersebut.

Selanjutnya, Tim Gabungan mengumumkan Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi terkait ekspor APD ke Korea Selatan. Saat ini, kementerian terkait membuat peraturan terkait kerja sama pembuatan dan pengiriman APD dengan Korea Selatan agar lebih berkelanjutan, akuntabel, dan transparan.

Sebelumnya, sebanyak 1,2 juta unit APD yang disetujui enam pabrik garmen di Indonesia disetujui lolos ekspor ke Korea Selatan. Sumber Tempo di Lingkungan yang terkait dengan pihak yang disetujui telah memalsukan HS Kode demikian jenis barang yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen Penerimaan Ekspor Barang atau PEB. 

Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo , ekspor APD yang direkrut per 20 Maret 2020 disampaikan oleh enam perusahaan yang sepenuhnya berada di Bogor. Keenamnya adalah perusahaan berinisial GI, DD, PG, IB, PH, dan II.

Dokumen ini menunjukkan bahwa barang dengan volume mencapai 400,561 kilogram yang tercacah menjadi 45 pengiriman. Di beberapa pengiriman, misalnya yang dilakukan oleh PT DD, barang dengan nomor PEB 123627 dan 115559 yang berisi non-woven coverall yang disediakan sebagai garmen dan aksesoris pakaian bayi dengan kode HS masing-masing 62092030.

Lainnya, barang yang dikirim oleh perusahaan PT GI dengan nomor PEB 72534, 95251, dan 97382 berisi jaket sampel garmen siap pakai S # Boho dengan seri yang berbeda, dilengkapi dengan mantel panjang, mantel kucing, dan mantel dari serat buatan dengan kode HS 62019300.

Dokumen itu juga menunjukkan beberapa barang yang berhasil diambil oleh petugas dan dilakukan penindakan. Misalnya untuk barang yang dikirim dari GI, PT DD, IB, dan PH. Beberapa barang juga memiliki catatan ekspor dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker. (tmp/red)

 

loading...