HUKUM

Jokowi menerapkan status Darurat Sipil, Mungkin Jadi Pertanyaan kenapa Jokowi Tidak Menerapkan Status Karantina Wilayah Saja ??

20
0

Jakarta, PB –¬†Seharus nya kita belajar dari china lockdown pusat wabah virus corona biar tidak menular ke daerah lain. saat ini kitapun harus seperti itu untuk lockdown jakarta atau karantina wilaya cukup 2 minggu. saat ini yang kita perlukan kerja sama,tidak perlu memikirkan rival politik karenah saat ini nyawa rakyat lebih penting dari segala nya.

loading...

Mungkin Jadi Pertanyaan kenapa Jokowi Tidak Menerapkan Status Karantina Wilayah Saja ??
1. Hal itu ada¬†alasannya: Karena secara hukum bila Jokowi menetapkan Karantina Wilayah maka sesuai dengan UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pasal 55 “wilayah yg di karantina kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak di jamin pemerintah pusat”

2. Sedangkan bila Jokowi menerapkan Darurat sipil maka landasan hukum yang di pakainya adalah Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Darurat sipil dan militer dimana dalam pasal 4 nya tertulis penguasa tertinggi daerah darurat sipil yang ditetapkan adalah Gubernur alias “urusan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak TIDAK di jamin pemerintah pusat tapi ketertiban umum urusan pemerintah daerah sendiri”

Sedikit tambahan informasi tentang hukum, secara sederhananya untuk penanganan virus corona ini pemerintah bisa memilih mengaktifkan salah satu dari 3 peraturan ini sebagai landasan hukumnya yaitu :

1. UU No. 6/2018 tentang karantina kesehatan (kebutuhan hidup masyarakat urusan pemerintah pusat)

2. UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana (kebutuhan hidup dasar masyarakat urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah)

3. Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Darurat sipil dan militer (ketertiban umum urusan pemerintah daerah sendiri)

Diantara ketiga aturan ini aturan no 1 dan 2 sebenarnya lebih cocok untuk wabah penyakit corona ini. Sedangkan aturan no 3 itu lebih cocok dalam menghadapi pemberontakan dan makar karena bersambung ke Darurat militer.

Cukup aneh juga Jokowi memilih aturan no 3 dan mengabaikan aturan no 1 dan no 2 yg lebih efektif dalam menangani wabah virus corona ini, tapi klo motifnya politik atau antisipasi darurat militer karena kerusuhan ya beda lagi ceritanya. ( Netizen)

loading...