bogor

Lamban nya Kinerja Aparatur Negara Memberikan Bantuan!! Keburu Mati, Dana Bantuan Baru Turun

10
0
Penambang pasir kali, di pulo empang, Photo: Riko

Bogor, PB – Penyaluran bantuan sosial atau bansos dari pemerintah terkait Covid-19 dinilai semrawut. Tak terkecuali di Kabupaten Bogor. Kritik dan protes pun terus berdatangan.

loading...

Salah satunya dari puluhan kepala desa (kades) se-Kabupaten Bogor. Kemarin (28/4/2020) mereka menyambangi kantor Bupati Bogor. Mereka khawatir, bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa akan menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat.

Warga yang terdampak wabah Covid-19 memang menjadi prioritas untuk mendapatkan BLT. Hanya saja, warga yang terdampak di Kabupaten Bogor tidak sebanding dengan data pembagian BLT dari pemerintah pusat.

“Tidak semua warga bisa tercover oleh bantuan berupa uang tunai Rp600 ribu dari pemerintah,” ujar Kepala Desa Cibanon, Kecamatan Sukaraja, Ujang.

Dari data yang diterima Radar Bogor, kuota bansos Kabupaten Bogor memang jumlahnya sangat terbatas. Yakni untuk 1.011.756 kepala keluarga. Jumlah ini masih jauh dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang berjumlah 5,9 juta jiwa.

Ujang mengaku telah menyampaikan keresahan para kepala desa di wilayah di depan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor.

Ia menyontohkan, hanya lima keluarga di desanya yang mendapatkan bantuan dari presiden itu. Hal yang sama terjadi di desa lain. Penerima bantuan juga bisa dihitung jari.

“Itu ambil datanya dari mana? Ini akan menjadi masalah bagi kita semua dan masyarakat juga, bisa babak belur kalau seperti ini. Karena masyarakat pun tentu akan saling bertanya dan ke depan akan menjadi bumerang bagi kami,” terangnya.

Ia pun mengusulkan, BLT bisa dipotong menjadi Rp150-300 ribu agar semua masyarakat yang terdampak Covid-19 bisa tercover. Menurutnya, langkah itu menjadi alternatif agar bantuan bisa merata.

Setidaknya, masyarakat yang terbantu juga bisa lebih banyak. Kalaupun tidak, pemkab sebaiknya menambah alokasi untuk dana desa tersebut.

“Namun, kami juga sebagai kepala desa meminta perlindungan kepada pemerintah daerah kalau hal semacam ini diperbolehkan. Jangan sampai nanti selesai pandemi, ujung-ujungnya kita malah dipenjara. Saya juga mohon, data-data yang sudah kami buat (dari RT dan RW), bisa menjadi acuan sebenar-benarnya,” tegasnya.

Kegusaran para kades memang cukup beralasan. Lantaran bansos belum menyentuh warga-warga yang membutuhkan. Mereka juga mempertanyakan anjuran bupati yang sempat meminta kepada warga untuk melapor jika tidak terdata dan tidak menerima bantuan. “Tapi mau lapor juga, lapornya ke siapa?” lirih dia.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Rustandi meminta agar masyarakat bersabar. Proses pendataan sedang berjalan. Data-data untuk penerima bansos, dari berbagai sumber, juga masih digarap pihaknya. Mereka bakal mengupayakan polemik terkait data-data tersebut tidak berlarut-larut di lapangan selama masa pandemi Covid-19.

“Paling penting sekarang bagaimana menjelaskan kepada warga, bagi yang sudah punya data valid, tentu akan dibagikan. Inilah tantangan kami, tim sekretariat maupun bupati. Pemerintah sedang bekerja, karena bagaimana pun informasi yang disampaikan pusat dan provinsi kan berbeda-beda,” pungkasnya.

Untuk diketahui ada tujuh jalur bantuan sosial dari pemerintah bagi warga terdampak Covid-19. Diantaranya, program keluarga harapan (PKH), kartu sembako pangan nontunai, kartu prakerja untuk pengangguran dan PHK, bantuan sosial Rp600.000 selama tiga kali (3 bulan), dana desa sekitar 30 persen dana desa untuk warga miskin baru, dana sosial dari provinsi Jawa Barat Rp500.000 kali empat bulan dan dana sosial dari Kota dan Kabupaten Bogor.

Dari tujuh jalur ini, bantuan yang sedang berjalan adalah bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kalau bansos ada beberapa pintu, dari pusat, dari provinsi, dan dari daerah. Dari pusat sudah berjalan, walaupun belum maksimal. Dari provinsi juga belum maksimal,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin, kemarin

Dari evaluasi di lapangan, pihaknya mendapati terjadi ketidak cocokan antara bantuan yang disalurkan dengan penerima manfaat. Sederhananya, bantuan menjadi tidak tepat sasaran.

“Yang berjalan sekarang itu masih berpatokan data lama. Sehingga tidak ada verifikasi ulang. Alhasil ditemukan penerima bantuan banyak ada yang sudah meninggal,” bebernya.

Karena itu, Pemkab Bogor lanjut dia, sedang berupaya melakukan verifikasi dan pembaruan data penerima manfaat. “Diharapkan ke depan penyaluran bansos untuk masyarakat tidak lagi terkendala,” pungkasnya.

dari kesimpulan kami, banyak pejabat dan aparatur dinegara lamban dalam tagap darurat bencana secara nasional.

ditambah, berbelit nya aturan pemerintah pusat membuat kepala juga ikut bingung mengatur strategi dalam memberikan bantuan agar tepat sasaran.

bahkan tak jarang, mulai dari perangkat desa hingga kepala daerah jadi sasaran nyinyiran warga nya.

(rdr/red)

loading...