bogor

Anggaran Tak Cukup, Kota Bogor Belum Layak Menerapkan PSBB

9
0
Posko PSBB Simpang lampu merah Empang, bogor. Photo: Riko wijaya

Bogor, PB – Memasuki hari ke-4 penerapan PSBB di kota bogor bantuan sembako dan lain nya masih nihil untuk kota bogor tengah.

loading...

Bak seperti tong kosong nyaring bunyinya, baik lain dibibir lain pula di hati nya.

Padahal penerapan PSBB ( karantina lokal) sesuai UU pemerintah harus nya bertangggung jawab terhadap kebutuhan rakyat nya.

Pasal 7 UU Kekarantinaan Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, serta mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina berlangsung.

Kemudian di Pasal 9 UU Kekarantinaan Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan serta berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Karantina Wilayah

Terkait karantina wilayah, hal tersebut diatur dalam Pasal 49 ayat 1 UU Kekarantinaan Kesehatan. Karantina wilayah merupakan salah satu dari empat opsi yang bisa diambil pemerintah bila ingin menerapkan kebijakan karantina dalam menyikapi suatu masalah kesehatan di tengah masyarakat, selain karantina rumah, karantina rumah sakit, atau pembatasan sosial berskala besar.

Karantina wilayah, pada Pasal 53 disebut sebagai bagian respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat yang bisa dilaksanakan kepada seluruh masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antar-anggota masyarakat di wilayah tertentu.

Di Pasal 54, diterangkan terkait kewajiban pemerintah dan masyarakat selama karantina wilayah berlangsung, seperti pejabat yang melakukan karantina kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada masyarakat sebelum menerapkan kebijakan karantina wilayah.

Kemudian, wilayah yang dikarantina harus diberi garis dan dijaga terus menerus oleh pejabat yang melakukan karantina kesehatan serta kepolisian yang berada di luar wilayah karantina terkait.

Selanjutnya, anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Lalu, dinyatakan juga masyarakat yang menderita penyakit yang sedang diantisipasi penyebarannya akan langsung diisolasi serta segera dirujuk ke rumah sakit.

Berikutnya, di Pasal 55 UU Kekarantinaan Kesehatan mengatur tentang kewajiban pemerintah selama kebijakan karantina wilayah diterapkan. Disebutkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab akan kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina proses karantina wilayah berlangsung.

Dinyatakan juga bahwa pemerintah pusat dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut harus melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Pelaksanaan karantina wilayah juga menyiapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang tidak mematuhinya. Pada Pasal 93 diatur mengenai pihak yang menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp100 juta.

dalam pantauan kami, penerapan PSBB hampir mendekati Karantina kesehatan / lokal, hanya saja baik pemerintah pusat dan daerah, sengaja mencari celah agar penerapan karantina lokal / kesehatan tidak ketat agar pemerintah tidak bisa di tuntut karena tidak bisa menerapi aturan peng karantinaan kesehatan/ lokal.

seperti di bogor, ” Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Sosial (Dinsos) intensif melakukan pendataan terkait bantuan sosial yang akan diberikan kepada warga terdampak Covid-19. Hal ini agar penerima bantuan tepat sasaran dan tidak menerima ganda.

Kepala Dinsos Kota Bogor, Anggraeny Iswara menyebutkan, ada dua data penerima bantuan sosial, yakni dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS.

DTKS artinya data kemiskinan yang ada di Kota Bogor yang memang sudah ada di dalam sistem Kementerian Sosial (Kemensos) dengan jumlah KK miskin 71.111 KK yang dibantu dari APBN melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako.

“DTKS ini diintervensi dari APBN dengan program PKH dan program sembako, tapi tidak semua yang dibantu karena anggaran APBN terbatas. Jadi yang dibantu ada 35.923 KK untuk sembakonya dan PKH ada 29.466 KK,” ujar saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/4/2020). ”

di point yang ini -> “DTKS ini diintervensi dari APBN dengan program PKH dan program sembako, tapi tidak semua yang dibantu karena anggaran APBN terbatas. Jadi yang dibantu ada 35.923 KK untuk sembakonya dan PKH ada 29.466 KK,” ujar saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (16/4/2020). ” dinsos menyebutkan Anggaran APBN terbatas sehingga tidak semua di bantu.

jadi sangat jelas sekali, Pemprov Jabar / pemkot bogor belum layak untuk menerapkan PSBB, karena masih belum memenuhi kriteria untuk menerapkan PSBB.

padahal di akhir bulan maret lalu, Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhasan Zaidi mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengajukan skema program dampak sosial adanya virus Corona (Covid-19). Ia pun meminta Kemensos segera mencairkan dana Bantuan Sosial (Bansos), terutama untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako di tengah krisis Covid-19) yang telah melemahkan ekonomi rakyat.

“Covid-19 ini menyisakan dampak sosial ekonomi yang mulai terasa, terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu, berpenghasilan rendah, pekerja harian, dan kalangan yang bekerja di sektor informal. Apalagi dengan kampanye social distancing dan anjuran tinggal di rumah demi memutus mata rantai penyebarannya,” kata Nurhasan usai mengikuti rapat internal virtual Komisi VIII DPR RI, Selasa (31/3/2020).

Komisi VIII DPR RI, sambung politisi PKS itu, sepakat mendesak Pemerintah agar dibuat program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin yang terdampak. Komisi VIII DPR RI juga ingin membantu percepatan penanganan wabah Covid-19 dan mengantisipasi dampak sosialnya. Ia menyesalkan sikap Pemerintah di awal penyebaran virus ini yang cenderung lamban, tidak fokus dan over confident. Padahal, wabah Covid 19 ini tidak terlihat dan pergerakannya begitu cepat.

“Untuk itu, Komisi VIII akan maraton rapat pekan ini dengan seluruh mitra kementerian dan lembaga. Fokus kita adalah percepatan penanganan Covid-19, apalagi ketua gugusnya adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), mitra kita. Kita akan sisir anggaran kementerian untuk direalokasikan terutama membantu ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, masker, dan alat medis lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan warga yang positif Covid 19,” tutup legislator Jawa Barat IX itu.

harus pemerintah pusat dan pemprov haru mempertimbangkan kebijakan nya, dan bantuan yang di berikan harus secara adil dan merata, agar tidak ada kecemburuan sosial di masyarakat. ( rw)

loading...