Nasional

Jokowi Singgung Darurat Sipil, Pengamat: Lari dari Tanggung Jawab

16
0

Jakarta, PB – Pengamat sosial politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang malah menyinggung keadaan darurat militer guna mengubah karantina wilayah.

loading...

“Mengapa Jokowi tidak mau mengeluarkan kebijakan karantina wilayah, tetapi memilih kebijakan sosial berskala besar dan pilihan darurat sipil? Tentu ini memunculkan analisis kritis,” kata Ubedilah dalam siaran tertulisnya, Senin, 30 Maret 2020.

Ubedilah mengatakan, meminta juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, tentang pembaharuan perang melawan Corona hanya memunculkan dua opsi, yaitu menentang sosial berskala besar dan darurat dipil.

Menurut Ubedilah, ada dasar kebijakan yang lompat, yaitu dari dasar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 lompat ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya. “Karantina Wilayah tidak dikembalikan sama sekali. Ini mirip tangkai berduri dari pohon bunga mawar pake gergaji besar. Tentu ini keliru,” katanya.

Dengan hanya menyuarakan tantangan sosial yang besar dan darurat sipil, Ubedilah menghargai Presiden Jokowi menghargai lari dari tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan warga negara jika memerlukan kebijakannya wilayah karantina.

Padahal, kata Ubedilah, dalam kondisi wabah yang terus meluas, pasal yang digunakan menurut UU Nomor 6 tahun 2018, setelah kebijakan menentukan sosial berskala besar adalah wilayah karantina, tidak lompat ke darurat sipil.

Ia menuturkan, wilayah karantina berada pada Bab VII bagian dari wilayah Karantina pada Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018.

“Saya heran jika pasal yang disediakan oleh undang-undang ini diabaikan oleh pemerintah. Pengabaian atas perintah undang-undang bisa termasuk yang melanggar konstitusi,” katanya.

Selain itu, Ubedilah penilaian juga berbahaya jika langsung darurat sipil. Sebab, Perpu Nomor 23 Tahun 1959 yang mencantumkan frasa darurat sipil merupakan peraturan lama yang diubah setelah reformasi 1998. Isinya, Ubedilah yang menguraikan, menggerakkan otoritas yang didukung oleh subyektif otoriterian dan perlindungan sipil yang dipastikan akan mempengaruhi dalam skala nasional.

Pasal 17 dalam perpu ini mengutip hak penguasa sipil yang sangat otoriter, di kontrol atas semua komunikasi dan pemberitaan. “Jadi informasi dari Fadjroel Rachman itu keliru, lompat dari peralihan sosial ke darurat sipil. Harusnya wilayah karantina, bukan darurat sipil,” ucapnya.(tmp/red)

loading...