Opini

Penjelasan soal Darurat Sipil yang Akan Diambil Jokowi untuk Lawan Corona, Wajib di Kritik

6
0

Jakarta, PB – Lewat akun Twitter-nya, juru bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman, menjelaskan, keadaan darurat sipil hanya akan ditetapkan Jokowi bila keadaan menjadi lebih buruk.

loading...

“Presiden @jokowi menetapkan tahapan baru perang melawan Covid-19 yaitu: PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR dengan KEKARANTINAAN KESEHATAN. Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil,” demikian cuit Fadjroel.

MARI KITA TERAPKAN LOGIKA KRITIK HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH.

Pertama, pembatasan sosial berskala besar BUKANLAH tahapan baru perang melawan covid 19. Bila kita mengacu pada ketentuan normatif didalam UU kekarantinaan kesehatan yang mengatur tentang Pembatasan sosial berskala besar dpt dilakukan melalui peliburan sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan ditempat umum. Faktanya, pembatasan sosial ini telah masif dilakukan di berbagai daerah di indonesia yg telah diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Walhasil, angka penyebaran covid 19 tetap meningkat dan mengkwatirkan.

Jadi, Pembatasan sosial berskala besar bukan tahapan baru sebagaimna diutarakan jubir presiden akan tetapi kebijakan lama yg hanya baru diumumkan oleh presiden.

Kedua, pembatasan sosial berskala besar merupakan respon penyebaran penyakit menular akibat pandemi virus corona. Memang, begitulah pedoman yuridis didalam UU kekarantinaan kesehatan. Namun demikian, bila pandemi virus corona semakin memburuk maka kebijakan lebih tegas dan berani yg harus ditempuh adalah karantina wilayah. Konsekuesinya, negara berhak melarang setiap orang atau benda keluar masuk di wilayah karantina. Beban negara yg diberikan oleh UU dlm status karantina wilayah adalah bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar setiap orang termasuk hewan. Hal ni adalah wujud asas prikemanusian yg dianut didalam uu kekarantinaan kesehatan.

Logikanya, orang yg terkena dampak karantina wilayah tidak mungkin melakukan aktivitas ekonomi. makanan tdk mengkin turun dari langit ke genteng genteng rumah warga sebab itu negara diamanahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga selama status karantima wilayah.

Lantas mengapa darurat sipil dijadikan opsi pemerintah bila keadaan semakin memburuk ?

UU kekarantinaan kesehatan tidak pernah menjadikan darurat sipil sebagai solusi cegah dan tangkal keluar masuknya penyakit menular seperti virus corona. Ironisnya, bila darurat sipil diberlakukan maka secara legal, penguasa darurat sipil dapat melarang setiap orang keluar rumah tampa membebankan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar orang.

Apakah ada dari pernyataan Presiden yg tepat secara yuridis ? Tentu ada. Kita harus adil dalam menilai. Benar, kewenangan menetapkan karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat yg ditetapkan melalui menteri. Artinya, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten / kota tidak diperkenankan melakukan kebijakan karantina wilayah, seperti menutup akses keluar masuk suatu wilayah.

loading...